Baca Berita

Wakil Ketua DPR-RI Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin memberikan sosialisasi tentang Undang Undang Pidana Terorisme

Oleh : kejatimalut | 03 Agustus 2020 | Dibaca : 48 Pengunjung


Wakil Ketua DPR-RI Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin memberikan sosialisasi tentang Undang Undang Pidana Terorisme

Ternate: Wakil Ketua DPR-RI Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin, Senin (3/8/2020) melakukan sosialisasi UU No.5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sosialisasi yang berlangsung di aula Kie Raha Polda Maluku Utara (Malut) tersebut dihadiri instansi terkait termasuk aparat penegak hukum yakni Polda dan Kejaksaan.

Karena menurutnya, masukan tersebut akan menjadi satu dukungan untuk DPR-RI kepda seluruh aparat penegak hukum termasuk di wilayah Provinsi Malut.

“Ini supaya semu aparat penegak hukum dan instansi terkait bisa bersama-sama menuntaskan masalah terorisme dengan melakukan pencegahan dini,” ungkapnya.

Dari pertemuan tersebut kata Azis Syamsuddin sudah ada kesepahaman untuk dilakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat.

“Tadi sudah ada kesepahaman,” katanya.

Sementara itu Kapolda Malut, Irjen Pol Rikhwanto dalam keterangannya mengatakan, UU ini masih dalam tahap sosialisasi, dan ada beberapa pasal yang telah dikoreksi seperti pasal-pasal dalam kaitan penangkapan dilapangan untuk mengembangkan jaringan yang tidak cukup dengan waktu 7 hari.

“Jadi yang gading 7 hari diperpanjang menjadi 14 hari, untuk memudahkan penyidik agar mencari dan menemukan atau mengungkap organisasinya,” tegasnya.

Dalam UU ini kata Kapolda selain dilakukan patroli perbatasan secara langsung, juga dilakukan patroli media sosial (Medsos) sebagai langkah untuk mengantisipasi hal-hal yng tidak diinginkan terjadi.

“Kalau di Medsos ada yang sudah mulai mengarah ke arah intoleransi atau ke arah radikal yang kemudian menyerang kantor pemerintah atau bukan itu akan kita jadikan bahan masukan juga untuk UU ini,”jelasnya.

Untuk tingkat sosialisi sesuai dengan yang disampaikan Azis Syamsuddin kata Kapolda, pihaknya akan memburuk tim guna melakukan pencegahan secara dini.

“Kita berharap kedepan Malut tidak ada terorisme karena dalam UU diatur bagaimana orang-orang yang dari awal yang sudah mulai gelagat intoleransi dengan cara menghasut sehingga terbentuk paham radikal dan menjadi teroris harus dilakukan pencegahan dari awal dengan melakukan penyuluhan langsung dan tim itu akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar paham mana yang masuk dalam kaitan radikal ke arah negatif dan mana radikal ke arah positif atau minimal tidak ada yang bersifat intoleran terhadap agama, budaya maupun pendapat, karena semuanya harus saling menghargai,”jelasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut DR. Erryl Prima Putera Agoes, SH.MH mengatakan, pihaknya tidak mentolelir dan semoga Malut aman sesuai dengan hasil kesepahaman yang talah disepakati secara bersama.

“Kita lebih mengutamakan pencegahan daripada sudah terjadi baru kota bertindak, makanya kita dikejaksaan akan bicara program yang ditingkatkan termasuk dalam program jaksa menyapa dan jaksa masuk sekolah,” pungkasnya.


Oleh : kejatimalut | 03 Agustus 2020 Dibaca : 48 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.